Perubahan rezim di Afghanistan selalu melibatkan faktor fragmentasi elit di negeri itu. Itu yang terjadi di di tahun 2001, ketika Taliban digulingkan pasukan Koalisi Utara yang dipimpin Abdul Rashid Dostum dan mendapatkan dukungan dari elit kelompok atau suku-suku lain di sana, plus tentu saja dukungan Amerika Serikat.

Situasi yang lebih mirip terjadi di tahun 1996, ketika Taliban menang dalam perang saudara yang bergejolak sejak 1992.

Kegagalan konsolidasi politik pasca-invasi Uni Soviet itu mendorong kelompok Pashtun mendirikan organisasi baru, Taliban, di tahun 1994.

Kemenangan di tahun 1996 menjadi lebih mudah karena fragmentasi elit itu.

Di tahun 2021 hal yang kurang lebih sama juga terjadi. Setelah pemerintahan Hamid Karzai berakhir di tahun 2014, nyatanya Afghanistan semakin sulit membentuk satu masyarakat politik yang solid dan kokoh. Situasi semakin memburuk setelah pemilihan anggota parlemen di tahun 2018 dan pemilihan presiden di tahun 2019.

Ashraf Ghani mengawali karier politiknya dari jabatan Menteri Keuangan di tahun 2002 di periode pertama pemerintahan Hamid Karzai. Sebelumnya dia adalah akademisi di John Hopkin University, Washington DC, dan juga pernah bekerja di Bank Dunia.

Di tahun 2009 ia ikut dalam pilpres, namun kalah. Dia kembali ikut dalam pilpres di tahun 2014. Asgrag Ghani menang tipis dari Abdullah Abdullah dalam putaran kedua. Sebagai bagian dari kompromi, setelah pilpres Abdullah Abdullah diangkat menjadi Kepala Eksekutif.

Dalam pilpres 2019 kuda-kuda kekuasaan Ashraf Ghani semakin rapuh. Ia kembali ditantang Abdullah Abdullah. Hanya sekitar 1,6 pemilik suara dari total hampir 10 juta yang datang ke bilik suara.

Di putaran pertama, tak ada kandidat yg mendapatkan absolute majority. Pilpres dilanjutkan ke putaran kedua. Ashraf Ghani hanya mendapatkan suara sedikit di atas 50 persen, tidak sampai 51 persen.

Konstelasi politik domestik ini yang saya jelaskan di dalam wawancara dengan RRI Pro3, Kamis, 19 Agustus 2021.

Selamat menyimak.